Hingga 2024, 100 Hektar Hutan Mangrove Pemerintah Targetkan Rehabilitasi

'Hingga 2024, 100 Hektar Hutan Mangrove Pemerintah Targetkan Rehabilitasi .jpeg' failed to upload. TransportError: There was an error during the transport or processing of this request. Error code = 103, Path = /_/BloggerUi/data/batchexecute Pemerintah Gorontalo memperkirakan rehabilitasi hutan mangrove mencapai 100 ribu hektar hingga 2024 nanti. Hal ini dibahas pada Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Ruang rapat Lantai III Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo, Selasa (13/12/2022). Ketua Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Gorontalo Hoerudin menyebutkan, keberadaan hutan mangrove di Gorontalo sudah menjadi perhatian di seluruh penjuru dunia. Karena itu, ke depan perlu adanya strategi untuk perlindungan untuk memperbaiki dan tetap memberikan ruang pemanfaatan sesuai dengan aturan yang ada. “Setelah mengikuti zoom, kita mengumpulkan laporan dari teman-teman yang melaksanakan kunjungan lapangan untuk identifikasi masalah mangrove yang di Provinsi Gorontalo,” kata Hoerudin. Adapun strategi pencapaian rehabilitasi mangrove nasional meliputi penguatan Kelompok Kerja Mangrove Nasional dan Daerah, mengusulkan program ABT/PEN mangrove, dan menggunakan program loan dari world bank. Output yang dihasilkan berupa peningkatan ketahanan pesisir melalui program rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan karbon dari mangrove. Hoerudin menambahkan, salah satu tugas KKMD sendiri yakni menyampaikan laporan ke KKMN. Sementara pada rapat itu, masukan dan saran telah dirampungkan yang kemudian akan disempurnakan dalam waktu dekat sebelum dilaporkan juga kepada Penjagub Gorontalo. “Di Pohuwato kita ketahui bahwa mangrove di sana yang paling luas, dan permasalahannya juga yang paling kompleks. Untuk itu dalam rangka penanganan ke depan kita butuh koordinasi dan kolaborasi,” jelas Hoerudin. Pada kesempatan yang sama, KKMD Provinsi Gorontalo juga sempat mengikuti rapat nasional secara virtual dalam rangka upaya peningkatan kinerja pengelolaan mangrove termasuk rehabilitasi mangrove.


Pemerintah Gorontalo memperkirakan rehabilitasi hutan mangrove mencapai 100 ribu hektar hingga 2024 nanti. 

Hal ini dibahas pada Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan di Ruang rapat Lantai III Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo, Selasa (13/12/2022).

Ketua Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Gorontalo Hoerudin menyebutkan, keberadaan hutan mangrove di Gorontalo sudah menjadi perhatian di seluruh penjuru dunia.

Karena itu, ke depan perlu adanya strategi untuk perlindungan untuk memperbaiki dan tetap memberikan ruang pemanfaatan sesuai dengan aturan yang ada.

“Setelah mengikuti zoom, kita mengumpulkan laporan dari teman-teman yang melaksanakan kunjungan lapangan untuk identifikasi masalah mangrove yang di Provinsi Gorontalo,” kata Hoerudin.

Adapun strategi pencapaian rehabilitasi mangrove nasional meliputi penguatan Kelompok Kerja Mangrove Nasional dan Daerah, mengusulkan program ABT/PEN mangrove, dan menggunakan program loan dari world bank. 

Output yang dihasilkan berupa peningkatan ketahanan pesisir melalui program rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan karbon dari mangrove.

Hoerudin menambahkan, salah satu tugas KKMD sendiri yakni menyampaikan laporan ke KKMN. Sementara pada rapat itu, masukan dan saran telah dirampungkan yang kemudian akan disempurnakan dalam waktu dekat sebelum dilaporkan juga kepada Penjagub Gorontalo.

“Di Pohuwato kita ketahui bahwa mangrove di sana yang paling luas, dan permasalahannya juga yang paling kompleks. Untuk itu dalam rangka penanganan ke depan kita butuh koordinasi dan kolaborasi,” jelas Hoerudin.

Pada kesempatan yang sama, KKMD Provinsi Gorontalo juga sempat mengikuti rapat nasional secara virtual dalam rangka upaya peningkatan kinerja pengelolaan mangrove termasuk rehabilitasi mangrove.

sumber : tribun

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya