Tindak Tegas Terduga Pelaku Perambahan Hutan di Natakoli Sikka



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur atau WALHI NTT mendesak Aparat penegak hukum (APH) menindak tegas para pelaku perambahan hutan lindung Egon Ilin Medo di Desa Natakoli Kecamatan Mapitara Kabupaten Sikka.

Hal ini disampaikan Direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanaamah Paranggi ketika dimintai tanggapannya terkait maraknya perambahan hutan di Kabupaten Sikka,  Kamis  6 Oktober 2022.

Dikatakan Umbu Wulang, pihaknya menilai aktifitas perambahan dalam kawasan hutan menunjukan minimnya upaya pencegahan dan perlindungan dalam kawasan hutan lindung.

Spirit perlindungan untuk kepentingan konservasi pada status kawasan lindung tidak sejalan dengan aktifitas pencegahan perambahan.

"Aparat berwajib tidak hanya menyita barang bukti kayu yang sudah diolah itu, tetapi juga harus menangkap pelaku pembalakan tersebut" tegasnya .

Menurutnya kasus semacam ini seharusnya jadi pembelajaran bagi perintah untuk memperkuat urusan pencegahan dan perlindungan dalam kawasan hutan lindung. 

"Terkait kasus perambahan hutan di kawasan hutan lindung Egon Ilin Medo WALHI NTT mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku perambahan hutan" pintanya.

Pihak Aparat Penegak Hukum, menurut dia, harus mengusut tuntas pelaku yang menebang pohon yang sudah berusia puluhan tahun yang berada di kawasan hutan lindung Egon Ilin Medo di Desa Natakoli Kecamatan Mapitara.

Siapa saja oknum yang terlibat, dalam kegiatan pencurian kayu di Hutan Lindung, harus diproses secara hukum, dan tidak ada pilih kasih.

Kegiatan pembalakan yang merusak hutan lindung, pencemaran lingkungan dan merugikan negara itu, harus secepatnya dihentikan penegak hukum, serta jangan dibiarkan berlarut-larut, sehingga dapat menimbulkan bencana alam.

Sebelumnya, Andre Dite anggota Polisi Kehutanan Sikka pada Senin 3 Oktober 2022 sore mengatakan Polisi Kehutanan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (UPT KPH) Kabupaten Sikka mengamankan 8 orang terduga pelaku penebangan hutan di wilayah Popowolot di Desa Natakoli Kecamatan Mapitara Kabupaten, 29 September 2022 lalu.

Petugas mengamankan Kayu yang ditebang terdata oleh petugas sebanyak 40 tonggakan dengan ukuran berfariasi dengan hasil olahan sebanyak 296 keping antara lain hasil olahan berupa papan dan balok.

Selain itu Petugas langsung mengamankan 8 orang yang diduga sebagai penebangan pohon di wilayah hutan lindung egon Ilin Medo dan barang bukti kayu dan dua buah gergaji mesin (Sensor).

sumber: tribun

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya