Penertiban Penambang Nikel Ilegal di Kawasan Hutan Lindung Konawe Utara


Tim Polisi Hutan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PH dan KSDA) Dishut Sultra melakukan penertiban penambangan ilegal tersebut.

Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara atau Dishut Sultra menertibkan penambang nikel ilegal di kawasan hutan lindung.

Kegiatan penertiban dilakukan di atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Maesa Optimalah Mineral (MOM).

Lokasi penertiban penambangan nikel ilegal berlangsung di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), pada Kamis (28/7/2022).

Saat Dinas Kehutanan melakukan penertiban, sudah tak ada aktivitas penambangan ilegal, sejumlah alat berat tak ada di lokasi.

Baca juga : Regulasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Perkuat Perhutanan Sosial

Namun, tutupan hutan sudah diterabas, tebing gunung sudah digusur alat berat, material ore nikel sudah dibawa dari lokasi hutan lindung.

Kuasa Direktur PT MOM, Agusran Saelang menjelaskan, lahan seluas 1.056,38 hektare ini telah digarap secara ilegal sejak empat bulan lalu.

Padahal, sejak tahun 2011 hingga kini, PT MOM belum menggarap lahan tersebut lantaran belum mengantongi IPPKH.

"Setelah terdaftar di MODI (Minerba One Data Indonesia), mereka (perusahaan lain) sudah menggarap di sini," beber Agusran di tempat yang sama.

Akibat aktivitas penambangan ilegal ini, PT MOM merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sebab aktivitas penambangan tanpa izin ini sudah merambah 100 hingga 200 hektar hutan di kawasan itu.

Secara persuasif, PT MOM sudah mengimbau kepada perusahaan yang beraktivitas di lahan tersebut agar segara meninggalkan lokasi.

Baca juga : Kajian Auriga : Sawit Swadaya Bukan Penyebab Deforestasi

"Harapan kami agar para oknum yang telah melakukan perambahan hutan dan penambangan ilegal agar diproses hukum," tandasnya.

Kepala Bidang PH dan KSDA, Dharma Prayudi Raona mengatakan, lahan hutan lindung ini sudah meminta Izin Usaha Pertambangan (IUP), tapi belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Sehingga, menurut Dharma Prayudi Raona, belum boleh ada aktivitas penambangan di kawasan yang belum memiliki IPPKH.

"Memang kami menemukan ada aktivitas penambangan, tapi kami tidak menemukan pihak yang sementara melaksanakan," bebernya, pada Kamis (28/7/2022).

Karena tak mendapati perusahaan melakukan aktivitas penambangan, Dishut Sultra hanya memasang spanduk peringatan berisi larangan dan sanksi menambang di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

Selain itu, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara juga memasang spanduk bertuliskan wilayah IUP PT MOM.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya