Mengetahui Batas Lahan Menggunakan Aplikasi


Penataan lahan kebun sawit rakyat  merupakan kegiatan penting karena berkaitan dengan alas titel lahan, penataan batas-batas lahan pekebun, pembagian blok garapan, dan pengelolaan lahan. Sebelum bicara soal sawit rakyat yang berkelanjutan, penataan lahan ini menjadi prasyaratnya.

Hal itu telah dilakukan oleh Pekebun Desa Tepian Buah, Berau Kaltim. Dengan dilakukan pendampingan oleh Javlec Indonesia, pekebun dapat  melakukan pemetaan lahan. Peta hasil pemetaan lahan secara partisipatif itulah yang dapat dipergunakan dalam merancang tata ruang desa, khususnya zona pemanfaatan lahan untuk kebun sawit.

 “Kemudahan aplikasi geospasial berbasis android cukup membantu pekebun sawit rakyat untuk mengenali batas-batas lahan kebun. Salah satunya adalah aplikasi AvezanMaps, yang dapat diinstal dan dipergunakan dengan mudah. Penting, karena dapat membantu dalam penataan kawasan kebun yang dikelola secara berkelompok.”

Baca juga : University of California: Hutan Kalimantan Diproyeksikan Menggantikan Hutan Amzon

Secara teknis, hasil peta dalam bentuk PDF dapat diinput dalam aplikasi AvezanMaps pada handphone berbasis android. Kemudian, ketika pekebun berada di lahan dapat mengecek posisinya dimana keberadaannya melalui aplikasi tersebut meskipun dalam keadaan offline.


Rizqi Murtifat selaku pendamping dan GIS Spesialist, bahwa saat ini pemerintah desa juga dapat melaksanakan Tata Ruang Desa dengan mudah. Peruntukan lahan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat desa dengan aplikasi tersebut. Misalnya, zona perkebunan, zona perlindungan, zona pemukiman, dan sebagainya.

Tata ruang desa dan penataan lahan kebun tersebut adalah bagian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Javlec Indonesia dalam Program Kebun Sawit Berkelanjutan. Atas dukungan Yayasan KEHATI, Javlec Indonesia melakukan program tersebut sebagai tahapan menuju sertifikasi ISPO pada kebun sawit rakyat. 

Baca juga : Realisasi Penanganan Longsoran Sungai Lusi

Ini juga dapat dipergunakan untuk mengecek dimana batas-batas kawasan hutan negara ataupun kawasan APL. Hal ini karena Desa Tepian Buah berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara dan kawasan APL.

“Informasi geospasial sangat dibutuhkan untuk pengelolaan lahan kebun sawit. Jelas karena pekebun dapat memastikan batas-batas lahan, sehingga tidak terjadi konflik antarpekebun. Dengan aplikasi handphone, semua pekebun dapat memastikan batas lahan,” kata Bapak Talan (48 tahun) selaku Sekretaris Desa Tepian Buah.

Dengan aplikasi tersebut, pekebun dapat mengetahui posisi kepemilikan lahan pekebun-pekebun lainnya. Juga, dapat diketahui tipologi penggunaan lahannya. Yaitu: kebun sawit, kebun campur, dan lahan terbuka.

sumber: javlec

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya