700 Ribu Hektare Hutan Mangrove Rusak


Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. 

Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik

Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRGM) menyatakan luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 4.120.263 hektare. Namun, 700.000 hektare di antaranya telah mengalami deforestasi.

"Yang rusak 700 ribu ha," kata Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM Satyawan Pubdyatmoko di Kantor BRGM, Jakarta Pusat, Selasa (19/7).

Baca juga : MENKEU: Potensi Ekspor Kredit Karbon Sektor Kehutanan RI Capai Rp2,6 Triliun

Pasalnya, pemerintah juga punya program untuk rehabilitasi tambak serta mangrove. Program itu ditujukan untuk pemanfaatan tambak dan ekowisata.

"Dari presiden yang sama ada program revitalisasi tambak dan ada program rehabilitasi mangrove. Ini hal yang harus dipikirkan bersama," jelas dia.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 620.000 hektare lahan rusak sudah ditanami mangrove sebelum 2024 berakhir. Namun, pemerintah gagal mencapai target rehabilitasi mangrove pada tahun lalu.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut target capaian lahan rehabilitasi mangrove pada 2021 sekitar 150 ribu hektar.

"Yang berwujud manggrove dengan segala macam kondisinya itu ada 3.394.000 ha. Dengan berbagai kondisinya itu artinya ada yang rapat, sedang dan jarang," imbuhnya.

Baca juga : 472 Ribu Hektare Lahan Hutan Kritis di Pulau Jawa

Satyawan menyebut kerusakan kawasan mangrove itu terjadi di area hutan dan area penggunaan lain (APL). Mayoritas deforestasi itu terjadi di area tambak.

"Kebanyakan tambak 631 ribu ha. Itu tambak baik di kawasan hutan maupun APL," ujarnya.

Setyawan menjelaskan banyak mangrove yang hilang karena tanaman itu dianggap mengganggu aktivitas tambak. Pihaknya masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari jalan tengah.

sumber: cnn

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya