Realisasi Penanganan Longsoran Sungai Lusi



"Beberapa titik longsor yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lusi saat ini sudah mulai dikerjakan bersama oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang," kata Surat, Jumat, (3/5/2022).

Beberapa titik longsor yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lusi saat ini sudah mulai dikerjakan bersama oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Semarang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Blora Ir. Samgautama Karnajaya, MT., melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR, Surat, ST., MT.

Sementara itu, jelas Surat, DPUPR Kabupaten Blora ikut membantu dalam hal koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan maupun terlibat dalam pelaksanaan penanganan daruratnya bersama-sama dengan masyarakat setempat.

Surat menyebut, tahun yang lalu Kab.Blora hanya mendapatkan penanganan sebanyak 2 titik longsoran yaitu di Desa Sumberagung Kec. Banjarejo dan Desa Pengkolrejo Kec. Japah.

"Tahun ini Blora sudah mendapatkan penanganan sebanyak 10 titik. Ini merupakan hal yang sangat baik sebagai wujud nyata Kementerian PUPR melalui BBWS Pemali Juana ikut mendukung penuh dalam rangka Sesarengan Mbangun Blora, mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang baik di Kab.Blora," paparnya.

Pihaknya senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dengan BBWS Pemali Juana dalam rangka melaksanakan pengendalian daya rusak air DAS Lusi sesuai dengan kewenangan kami, mengingat kewenangan pengelolaan Sungai Lusi ini memang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat.

"Beberapa titik longsor yang saat ini sudah mulai dikerjakan dan masih berlangsung adalah longsoran sungai Lusi dkh Sasak desa Buluroto, Longsoran sungai Lusi Kel.Kauman, Longsoran Sungai Kidangan Desa Brumbung. Penanganan di lokasi tersebut dilakukan dengan pekerjaan talud Bronjong," terangnya.

Sedangkan yang masih dalam tahap pelaksanaan pengukuran dan persiapan untuk penanganan adalah longsoran tirtonadi Kel. Mlangsen, Longsoran Kali Kidangan Kel.Jepon yang dekat jembatan ruas jalan Jepon - Bogorejo dan Longsoran sungai Lusi Kel. Kedungjenar.

Diungkapkan, sampai saat ini yang sudah selesai ditangani adalah Longsoran Anak Sungai Lusi Desa Ngrambita Kec. Japah, Longsoran Kali Kidangan dekat perumahan Kidang Kencana, Longsoran Sungai Kel. Kedungjenar sebelah barat titik longsor yang saat ini terjadi dan Longsoran anak sungai Lusi Desa Gersi Kec. Jepon.

"Jadi tahun ini total bencana tanah longsor di DAS Lusi di Kab. Blora yang telah ditangani maupun yang dalam proses pelaksanaan dan persiapan sudah 10 titik longsor dan kemungkinan masih bisa bertambah lagi, untuk hal ini masih kami koordinasikan dengan teman teman dari Bidang OP BBWS Pemali Juana Semarang, doakan saja semoga nanti bisa berhasil semua," bebernya.

Pihaknya mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Kepala BBWS Pemali Juana yang dengan sigap dan cepat merespon permohonan kami untuk menindaklanjuti permohonan perbaikan yang kami ajukan saat ada bencana tanah longsor di DAS Lusi Kab.Blora.

Menurut Surat, setiap melakukan monev bersama dengan teman-teman Bidang OP BBWS Pemali Juana, masyarakat terdampak juga memberikan dukungan dan respon yang positif dalam mendukung kondusifitas pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

"Dan masyarakat yang terdampak sangat mengucapkan terimakasih atas tertanganinya penanganan longsoran ini seperti yang terjadi di dukuh Sasak Desa Buluroto, Kel.Kauman, Kel.Kedungjenar, Desa Brumbung, Kel Jepon dan tempat lainnya," sambungnya.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya