Aplikasi Citra Satelit untuk Percepatan Penataan Batas Areal Kerja


Citra satelit adalah gambaran permukaan bumi hasil perekaman satelit yang berada di luar angkasa berjarak ratusan kilometer dari paras bumi.

Sedangkan menurut wikipedia Pencitraan satelit atau Fotografi angkasa adalah citra dari Bumi atau planet lain yang dikumpulkan oleh satelit pengamat Bumi yang dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan di seluruh dunia.

Dalam rangka implementasi Undang Undang Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Hutan,Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh (Mapin) terkait aplikasi teknologi citra satelit untuk penataan batas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Baca juga : 6 Ciri Pohon Mati dan Akan Tumbang

Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan, kerja sama APHI dengan Mapin bertujuan untuk memberikan masukan dalam penyusunan prosedur penataan batas areal kerja PBPH berbasis citra satelit, sebagaimana yang diatur dalam Permen LHK Nomor 7 tahun 2021, melalui uji coba di 10 areal izin anggota APHI yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat.

Uji coba dan masukan penyusunan prosedur tata batas virtual tersebut akan dikonsultasikan dengan Kementerian LHK dan Badan Informasi Geospasial dan diharapkan dapat ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca juga : 9.345 Penyuluh Kehutanan Disiagakan untuk Jaga Fungsi Hutan

“Aplikasi tata batas virtual diyakini bisa mendorong percepatan tata batas areal izin yang menjadi prasyarat penting dalam mendukung kepastian usaha jangka panjang,” ujar dia kepada Investor Daily, di Jakarta, Selasa (16/11).

Ketua Umum Mapin, Agustan mengatakan dengan pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi, pelaksanaan tata batas akan lebih efektif dan mempunyai akurasi tinggi dengan resolusi 0,3 sampai 1,5 meter.

Baca juga : Praktik Izin pemanfaatan hutan Indonesia

Pemanfaatan teknologi citra satelit dapat diaplikasikan dalam kegiatan pengelolaan hutan lainnya antara lain dalam inventarisasi hutan dan monitoring keberhasilan pembangunan tanaman.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya