Meninjau Konsep Kota Hutan IKN


Kota hutan atau forest city merupakan konsep IKN. Pemerintah menyiapkan 75% kawasan sebagai area hijau. Kawasan hijau IKN terdiri dari 28,5% akan menjadi kawasan konservasi, 21,7% lahan pertanian, 15,1% hutan produksi, 6,6% perlindungan terhadap kawasan bawaan; 3,9% ekosistem bakau, 3,5% perlindungan, dan 0,3% area perikanan.

Sumber air bersih IKN akan berasal dari 378 hektare bendungan Sepaku Semoi di Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara. Kapasitasnya 2.000 liter per detik untuk IKN dan 500 liter per detik untuk Balikpapan. Totalnya 172,8 juta liter per orang per hari.

Volume air bersih ini sebetulnya belum cukup jika merujuk pada jumlah penduduk yang akan menghuni ibu kota baru. Penduduk IKN diperkirakan sebanyak 1,5 juta jiwa, sehingga kebutuhan air sebanyak 225 juta per orang per hari, dengan asumsi kebutuhan air per orang 150 liter per hari, untuk minum, mandi, konsumsi, dan pelbagai kebutuhan harian lainnya.

Baca juga :  Kebijakan Pemerintah Mengenai Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan

Ada dua sub DAS kecil yang berada di wilayah Penajam Paser Utara yakni DAS Riko dengan luas 588 kilometer persegi dan DAS Tunan 751 kilometer persegi. Karena itu ketersediaan air bersih IKN akan tergantung dari tutupan hutan sesuai konsep city forest yang dirancang agar tanah menyerap air sebanyak-banyaknya. 

Kondisi asli kawasan IKN adalah hutan alam primer tropika basah yang telah mencapai tahap klimaks. Hutan klimaks adalah komunitas hutan yang berada dalam tahap puncak pemantapan suksesi alam sesuai dengan kondisi alam setempat. Cirinya, berbagai ragam jenis yang ditemukan di dalam hutan berada dalam keseimbangan ekosistem. 

IKN tidak termasuk bagian dari wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam yang mempunyai daerah tangkapan air (catchment area) 85.236 kilometer persegi dengan hulu berada di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara). Wilayah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur yang menjadi wilayah IKN yang masuk dalam DAS Mahakam hanya seluas 3.376 kilometer persegi.

Baca juga : Pengendalian Izin Pemanfaatan Lahan hingga Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Untuk mewujudkan realisasi kota hutan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundang akademisi dan ahli kehutanan dan lingkungan dari berbagai perguruan tinggi untuk memberi masukan dan gagasan rancangan IKN melalui pendekatan forest city.

Agroklimat kawasan IKN bertipe A sampai B, yang berarti bulan hujan masuk katagori basah, agak basah, sampai sedang. Dengan demikian, jenis tanaman yang cocok untuk IKN adalah pohon berdaun lebar yang mampu menyerap air untuk berinfilitrasi ke dalam tanah secara penuh.

Pohon daun lebar bisa menyerap 80% air hujan, sementara pohon berdaun jarum hanya 60%. Makin rapat pohon dan makin berlapis lapis strata tajuknya makin tinggi kemampuannya menyerap air hujan. Karena pemindahan staf mulai 2024, penanaman pohon untuk mendukung konsep kota hutan IKN yang paralel dengan penyediaan air bersih mesti dimulai tahun ini.

Baca juga : Jasa Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya