Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

  


Sebelum izin tersebut diterbitkan, seharusnya kegiatan pertambangan belum boleh dilakukan. hal ini ditegaskan pula dalam pasal 2 peraturan menteri kehutanan nomor : p.43 Menhut II 2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan (“PERMENHUT 43 2008”) yang mengatur bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dilaksanakan atas dasar izin menteri.

Meskipun mekanismenya bukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), tetapi aturan ini menerabas aturan lain yang hanya mengizinkan hutan lindung untuk obat obatan, budi daya jamur, penangkaran satwa, tidak untuk lumbung pangan. setelah uu cipta kerja, izin pinjam pakai kawasan hutan tak perlu lagi persetujuan DPR.

Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) adalah termasuk izin yang penting bagi khalayak di bidang pertambangan ; apabila semua izin sudah siap baik yang terkait dengan UU minyak dan gas bumi, UU mineral batubara atau UU panas bumi juga UU lingkungan hidup dan semua turunannya, namun izin pinjam pakai kawasan hutan belum ada atau belum.

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang:

a. dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam atau pencadangan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa;

b. dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah. Apabila semua izin sudah siap baik yang terkait dengan uu minyak dan gas bumi, uu mineral batubara atau uu panas bumi juga uu lingkungan hidup dan semua turunannya, namun izin pinjam pakai kawasan hutan belum ada atau belum didapatkan padahal lokasi penambangan ada dalam kawasan hutan, maka aktifitas tambang belum bisa dilaksanakan apalagi memproduksinya.


Sebelum izin tersebut diterbitkan, seharusnya kegiatan pertambangan belum boleh dilakukan. hal ini ditegaskan pula dalam pasal 2 peraturan menteri kehutanan nomor : p.43 Menhut II 2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan (“PERMENHUT 43 2008”) yang mengatur bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dilaksanakan atas dasar izin menteri.

Meskipun mekanismenya bukan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), tetapi aturan ini menerabas aturan lain yang hanya mengizinkan hutan lindung untuk obat obatan, budi daya jamur, penangkaran satwa, tidak untuk lumbung pangan. setelah uu cipta kerja, izin pinjam pakai kawasan hutan tak perlu lagi persetujuan DPR.

Izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) adalah termasuk izin yang penting bagi khalayak di bidang pertambangan ; apabila semua izin sudah siap baik yang terkait dengan UU minyak dan gas bumi, UU mineral batubara atau UU panas bumi juga UU lingkungan hidup dan semua turunannya, namun izin pinjam pakai kawasan hutan belum ada atau belum.

Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang:

a. dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam atau pencadangan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan hutan desa;

b. dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah. Apabila semua izin sudah siap baik yang terkait dengan uu minyak dan gas bumi, uu mineral batubara atau uu panas bumi juga uu lingkungan hidup dan semua turunannya, namun izin pinjam pakai kawasan hutan belum ada atau belum didapatkan padahal lokasi penambangan ada dalam kawasan hutan, maka aktifitas tambang belum bisa dilaksanakan apalagi memproduksinya.

Konsultan dan Kontraktor PPKH 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya