Aspebindo Dukung Langkah yang Diambil Satgas Percepatan Investasi

 

Tim Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berhasil melakukan pencabutan izin penggunaan kawasan hutan kepada 15 perusahaan. 

Pencabutan ini disampaikan Ketua Satgas sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers pada Senin (25/4/2022). Dari 15 perusahaan tersebut, totalnya yang dicabut  mencapai 482 ribu hektare. Meliputi kegiatan perkebunan, hutan tanam industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Langkah pencabutan izin 15 perusahaan dari 192 rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan dikarenakan pemberian izin sudah diberikan, namun tak kunjung dikelola oleh perusahaan tersebut. Proses pencabutan izin dilakukan dalam rangka penertiban dan penataan.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mengatakan Aspebindo menyambut baik langkah-lagkah yang telah dilakukan oleh Ketua Satgas dan tetap membuka ruang untuk menyampaikan pendapat keberatan.

"Kami sangat mengapresiasi atas penjelasan Pak Menteri bahwa perusahaan yang telah mengurus izin tetap harus mempunyai komitmen investasi agar tetap diberikan ruang untuk menjalankan kegiatan usaha," kata Anggawira pada Rabu (27/4/2022).

Anggawira juga menambahkan Aspebindo berharap upaya pencabutan izin ini menjadi bagian langkah menata dan membina dunia usaha agar lebih terarah hingga menghasilkan hasil yang maksimal ke depannya.

"Aspebindo selaku asosiasi di bidang energi, mineral dan batu bara memandang ke depannya perlu dilakukan kolaborasi dan kemitraan yang strategis antara pemerintah dengan dunia usaha agar bisa membuat kebijakan dan aturan yang sejalan dan juga proses hilirisasi dalam bidang energi, mineral, dan batu bara," ucap Anggawira.

Terakhir Anggawira menegaskan perlunya langkah-langkah tegas untuk mengatur dunia usaha, namun dengan tetap membuka ruang untuk mendengarkan usulan dunia usaha. Dia berharap ke depannya langkah-langkah ini bisa berdampak dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. 

sumber: kilausurya

Konsultan dan Kontraktor PPKH 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bappeda Blitar Tinjau Tapal Batas Lahan Kompensasi Ponpes Nurul Ulum dan Pertamina

Gambar
Kompensasi kawasan hutan untuk lahan pondok pesantren Nurul Ulum ini sudah memasuki tahap ketiga dan keempat. Saat ini, Bappeda Blitar juga sedang membahas tata batas dengan hasil yang sudah sesuai dengan lahan pengganti yang telah ditentukan. Hasil laporan itupun nantinya akan diserahkan kepada Menteri LHK sebagai penetapan kawasan hutan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar melakukan peninjauan tapal batas lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan pondok pesantren Nurul Ulum Sutojayan.  Kawasan hutan yang dilakukan Tinjauan Lapang Batas ini berada di Desa Kaligambir dan Desa Sumbersih, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. “Hari ini kita lakukan peninjauan tapal batas lahan kompensasi Ponpes Nurul Ulum Sutojayan,” kata Perencana Ahli Muda Bappeda Blitar, Fia Laksono, Kamis (24/11/2022). “Hasil yang kita lakukan sudah sesuai lahan pengganti, sudah sesuai ketentuan, untuk selanjutnya diproses sebagai laporan kepada Menteri LHK sebagai bahan penetap
Baca selengkapnya

KPH Mukomuko minta perambah hutan bentuk koperasi

Gambar
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, meminta masyarakat yang telanjur menanam sawit tanpa izin (ilegal) di kawasan hutan swadaya membentuk koperasi untuk mengikuti program perhutanan sosial sesuai aturan yang berlaku. "Sebaiknya warga membentuk koperasi agar mereka memiliki badan hukum untuk mengikuti program perhutanan sosial," kata Kepala KPH Kabupaten Mukomuko Aprin Sihaloho dalam keterangannya, di Mukomuko, Sabtu. Ia mengatakan hal itu terkait dengan upaya yang dilakukan instansinya untuk mencegah perambahan hutan yang dilakukan warga dan pengusaha di daerah maupun di luar daerah ini. Kemudian, katanya, warga yang tergabung dalam koperasi mengusulkan program perhutanan sosial kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  Ia mengatakan saat ini sudah ada warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit seluas ratusan hektare dalam hutan di daerah ini yang berinisiatif membentuk koperasi. Selain itu, katanya, ada
Baca selengkapnya

Kemendagri Perkuat Komitmen Pemda Kelola Sampah DAS Citarum

Gambar
Pengelolaan sampah di Daerah Daerah Aliran Sungai ( DAS ) Citarum mendapat perhatian besar dari Kementerian Dalam Negeri.  Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menegaskan pengelolaan sampah di DAS Citarum sangatlah penting. Menurutnya, DAS Citarum mengalami pencemaran dan berakibat terhadap rusaknya lingkungan.  Kondisi ini memberi dampak kerugian terhadap kualitas kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, serta dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Guna memperkuat komitmen pemda dalam pengelolaan sampah itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum Tahun 2022-2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (18/11/2022). “Saya merasa gembira berada di tengah-tengah Bapak/Ibu sekalian, dalam kegiata
Baca selengkapnya